Prabowo Gagas Sawit dan Singkong di Papua: Solusi Swasembada Energi atau Ancaman Ekologi?

Visi Besar untuk Papua: Swasembada dalam Genggaman

Di tengah tantangan ekonomi global dan ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar, Prabowo tampil dengan narasi yang menggugah. Ia menyebut proyek ini sebagai "revolusi hijau" yang akan mengubah wajah Papua sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Dengan memanfaatkan lahan-lahan yang diklaim "terlantar" di wilayah timur Indonesia, pemerintah berencana membangun perkebunan terpadu yang mampu menghasilkan bahan baku untuk biofuel. Menurut perhitungan pemerintah, langkah ini bisa memangkas anggaran impor BBM hingga Rp 520 triliun setiap tahunnya.

Bukan hanya soal energi, proyek ini juga diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Ribuan hektare lahan di Papua, khususnya di wilayah Merauke dan Jayapura, akan diubah menjadi perkebunan modern dengan teknologi mutakhir. Pemerintah menjanjikan penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan bagi petani lokal, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan untuk mendukung distribusi hasil panen. "Kami ingin Papua tidak lagi hanya jadi penonton, tapi pelaku utama kemajuan bangsa," tegas Prabowo dalam pidatonya.

Selain sawit, singkong dan tebu menjadi bintang dalam rencana ini. Singkong, yang selama ini identik dengan makanan rakyat kecil, kini diposisikan sebagai bahan baku etanol—alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Sementara tebu akan diolah untuk menghasilkan gula dan bioetanol, menjawab kebutuhan domestik sekaligus ekspor. Dengan pendekatan ini, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa berpikir di luar kebiasaan, mengubah komoditas sederhana menjadi solusi strategis.

Mengapa Papua?

Papua dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini memiliki lahan luas yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian skala besar. Cuaca tropis, curah hujan yang mendukung, dan tanah yang relatif subur menjadi modal alam yang menjanjikan. Pemerintah juga menyebut bahwa proyek ini akan menghidupkan kembali program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang sempat mangkrak di era sebelumnya. Dengan sentuhan modernisasi, pemerintah optimistis Papua bisa menjadi simbol kebangkitan ekonomi Indonesia Timur.

Namun, di balik semua janji manis itu, ada fakta yang tak bisa diabaikan: Papua bukan sekadar hamparan tanah kosong. Wilayah ini adalah rumah bagi hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia, menyimpan keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Rencana pembukaan lahan besar-besaran untuk sawit, singkong, dan tebu langsung memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama pegiat lingkungan dan komunitas adat.

Ancaman Ekologi: Harga yang Harus Dibayar?

Sawit, meski menjadi tulang punggung ekspor Indonesia, memiliki catatan kelam. Pembukaan perkebunan sawit sering kali dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya habitat satwa langka seperti orangutan dan harimau, serta konflik lahan dengan masyarakat adat. Papua, dengan hutan primernya yang masih tersisa, menjadi sorotan utama. Jika proyek ini tidak dikelola dengan hati-hati, risiko kerusakan lingkungan bisa menjadi bencana jangka panjang.

Para aktivis lingkungan memperingatkan bahwa pembukaan lahan di Papua bisa mempercepat laju perubahan iklim. Hutan tropis di wilayah ini menyerap karbon dalam jumlah besar, dan menggantinya dengan perkebunan monokultur seperti sawit justru akan melepaskan karbon ke atmosfer. Belum lagi dampak pada satwa endemik seperti burung cendrawasih, yang keberadaannya sudah terancam. "Papua bukan laboratorium percobaan. Sekali hutan ini hilang, kita tidak bisa mengembalikannya," ujar seorang aktivis dalam diskusi publik baru-baru ini.

Tak hanya soal lingkungan, aspek sosial juga menjadi perhatian. Masyarakat adat di Papua memiliki hubungan erat dengan tanah dan hutan, yang bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga identitas budaya. Proyek skala besar seperti ini berpotensi memicu konflik lahan, terutama jika pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal secara penuh. Pengalaman di wilayah lain, seperti Kalimantan dan Sumatera, menunjukkan bahwa perkebunan sawit sering kali mengorbankan hak-hak adat demi kepentingan korporasi.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Pemerintah tampaknya sadar akan tantangan ini. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini akan mengedepankan pendekatan berkelanjutan. Ia berjanji tidak akan ada penebangan hutan primer, dan lahan yang digunakan adalah lahan terdegradasi atau bekas tambang. Selain itu, pemerintah berencana melibatkan masyarakat adat melalui skema kemitraan, di mana mereka tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pemilik saham dalam proyek perkebunan.

Namun, janji saja tidak cukup. Keberhasilan proyek ini bergantung pada transparansi, pengawasan ketat, dan komitmen untuk menyeimbangkan ekonomi dengan ekologi. Pemerintah perlu belajar dari kegagalan proyek serupa di masa lalu, seperti kasus kebakaran hutan akibat pembukaan lahan atau marginalisasi masyarakat lokal. Teknologi juga bisa menjadi kunci: penggunaan drone untuk pemetaan lahan, sistem irigasi cerdas, hingga sertifikasi keberlanjutan bisa meminimalkan dampak negatif.

Bagi masyarakat Papua, proyek ini bisa menjadi peluang emas—atau justru petaka. Jika dikelola dengan baik, perkebunan sawit, singkong, dan tebu bisa membawa kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menempatkan Papua sebagai pemain penting dalam peta ekonomi nasional. Namun, jika salah langkah, warisan alam dan budaya Papua yang tak ternilai bisa lenyap dalam sekejap.

Kesimpulan: Pilihan di Tangan Kita

Rencana Prabowo untuk menjadikan Papua sebagai pusat perkebunan sawit, singkong, dan tebu adalah cerminan ambisi besar Indonesia menuju swasembada pangan dan energi. Namun, seperti pedang bermata dua, proyek ini membawa harapan sekaligus risiko. Di satu sisi, ada potensi penghematan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan kemajuan ekonomi. Di sisi lain, ancaman terhadap hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan hak masyarakat adat mengintai.

Pertanyaannya kini: mampukah pemerintah menjalankan visinya tanpa mengorbankan alam dan budaya Papua? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, proyek ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana kita mendefinisikan kemajuan. Apakah kita akan mengejar keuntungan jangka pendek, atau memilih warisan berkelanjutan untuk generasi mendatang?