Khianati Anak Bangsa Demi Triliunan: Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Bui & Rp5,6 Triliun!

Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah cerminan dari apa yang jaksa sebut sebagai “pengkhianatan terhadap anak bangsa”.

Proyek yang Seharusnya Menyelamatkan Pendidikan

Pada 2019–2022, pemerintah meluncurkan program pengadaan laptop berbasis Chromebook dan sistem Chrome Device Management (CDM) untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tujuannya mulia: mempercepat transformasi digital pendidikan, memberi akses teknologi kepada jutaan siswa di daerah terpencil, dan mengejar ketertinggalan akibat pandemi.

Namun jaksa meyakini, di balik layar proyek bernilai triliunan rupiah itu terjadi penyimpangan sistematis. Pengadaan dilakukan dengan cara yang tidak transparan, kualitas barang di bawah standar, dan yang paling menyakitkan ada indikasi kuat bahwa proyek tersebut dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri sendiri.

Kerugian negara yang dihitung jaksa mencapai Rp1,567 triliun dari pengadaan Chromebook plus Rp621 miliar (setara USD 44 juta) karena pengadaan CDM yang dinilai tidak perlu dan tidak bermanfaat. Total kerugian negara hampir Rp2,2 triliun.

Tuntutan yang Bikin Publik Terperangah

Dalam sidang pembacaan tuntutan pada 13 Mei 2026, jaksa tidak hanya meminta hukuman penjara maksimal. Ia meminta majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp5,681 triliun terdiri dari Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun.

Jika Nadiem tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika masih kurang, ia akan mendapat tambahan 9 tahun penjara.

Angka Rp5,68 triliun ini jauh lebih besar dari total harta yang pernah dilaporkan Nadiem selama menjabat. Jaksa menyebut, kekayaan terdakwa naik secara tidak wajar sebesar Rp4,871 triliun jumlah yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya sebagai menteri.

Mengapa Jaksa Menuntut Seberat Itu?

Jaksa tidak main-main. Ada enam pertimbangan memberatkan yang mereka soroti:

1. Perbuatan dilakukan di sektor pendidikan bidang yang seharusnya menjadi prioritas bangsa dan menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia.
2. Tujuan memperoleh keuntungan pribadi jaksa meyakini Nadiem bersama rekanan (Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Jurist Tan yang kini berstatus DPO) sengaja mengatur pengadaan agar mengalirkan dana ke kantong pribadi.
3. Mengabaikan kualitas pendidikan proyek yang seharusnya membantu anak-anak justru menghambat pemerataan akses pendidikan berkualitas.
4. Kerugian negara sangat besar hampir Rp2,2 triliun hilang dalam waktu singkat.
5. Sikap berbelit-belit selama persidangan jaksa menilai Nadiem tidak kooperatif dan memberikan keterangan yang berputar-putar.
6. Tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi di saat pemerintah gencar memberantas korupsi, perbuatan ini justru menjadi contoh buruk.

“Orang bisa berbohong, tapi bukti elektronik tidak,” ujar jaksa dalam persidangan, merujuk pada jejak digital yang mereka anggap tak terbantahkan.

“Saya Tidak Punya Uang Itu”

Usai sidang, Nadiem Makarim tampak lelah. Dalam pernyataan singkatnya, ia mengaku “patah hati”. Ia menyebut tuntutan uang pengganti sebesar Rp5,68 triliun sebagai hal yang paling menyakitkan.

“Mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya?” katanya pelan.

Nadiem menegaskan bahwa seluruh harta yang ia peroleh selama lebih dari satu dekade mengabdi di pemerintahan tidak akan pernah mencapai angka tersebut. Ia merasa tuntutan ini tidak proporsional dan lebih berat dibandingkan kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan kerugian negara lebih kecil.

Dampak yang Tak Hanya Finansial

Kasus ini bukan sekadar soal uang. Ia menyentuh luka yang lebih dalam: kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Saat anak-anak di pelosok masih kesulitan mengakses internet, saat guru-guru masih berjuang dengan fasilitas minim, muncul tuduhan bahwa dana yang seharusnya untuk mereka justru mengalir ke pihak-pihak tertentu.

Bagi banyak orang tua dan pendidik, angka Rp5,68 triliun terasa seperti pengkhianatan. Bukan hanya terhadap negara, tapi terhadap generasi yang seharusnya dilindungi melalui pendidikan.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Sidang lanjutan masih akan berlanjut. Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, dan seluruh alat bukti sebelum menjatuhkan putusan. Nadiem masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau setidaknya meringankan tuntutan.

Namun satu hal sudah jelas: kasus ini telah menjadi salah satu sorotan terbesar dalam pemberantasan korupsi di sektor pendidikan Indonesia. Publik menanti. Bukan hanya vonis, tapi juga kejelasan tentang bagaimana proyek sebesar ini bisa berjalan dan siapa saja yang bertanggung jawab.

Di ruang sidang yang dingin itu, 18 tahun penjara dan triliunan rupiah bukan lagi sekadar angka. Ia adalah pertanyaan besar yang kini menggantung di udara: seberapa mahal harga pengkhianatan terhadap anak bangsa?