BREAKING: Demo Ricuh Pati Berdarah, Gubernur Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Nasib Bupati Sudewo

Aksi yang semula berjalan tertib di depan kantor DPRD Kabupaten Pati berubah mencekam ketika massa mulai memaksa masuk ke gedung dewan. Bentrokan tak terhindarkan ketika aparat keamanan mencoba menghalau demonstran yang semakin emosional.

Bentrokan Berdarah di Jantung Kota Pati

Suasana memanas sekitar pukul 13.30 WIB ketika koordinator aksi menyerukan agar seluruh peserta demo bergerak menuju kantor Bupati. Massa yang didominasi pedagang, petani, dan buruh harian lepas ini tampak frustrasi dengan respons pemerintah daerah yang dinilai lamban.

"Kami sudah sabar bertahun-tahun, tapi kenapa malah beban pajak ditambah segede gaban? Mau makan apa kami besok?" teriak salah seorang demonstran yang mengaku sebagai pedagang kecil di Pasar Pati.

Situasi semakin tidak terkendali ketika sebagian massa mulai melempari gedung DPRD dengan batu dan botol kosong. Aparat yang semula menahan diri akhirnya terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.

Dalam kekacauan tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka akibat terinjak-injak, terkena lemparan batu, dan menghirup gas air mata. Beberapa demonstran bahkan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam kondisi pingsan.

34 Korban Luka dalam Chaos Pati

Berdasarkan data terakhir dari Tim Medis Gabungan, sedikitnya 34 orang menjadi korban dalam bentrokan tersebut. Mayoritas mengalami luka ringan berupa memar dan luka lecet, namun lima orang dinyatakan dalam kondisi serius akibat sesak napas berat.

Dr. Sari Indrawati, Direktur RSUD Pati, mengonfirmasi seluruh korban telah mendapat penanganan medis optimal. "Kondisi pasien sudah stabil, tapi kami masih memantau lima orang yang mengalami gangguan pernapasan akut," jelasnya saat ditemui di ruang IGD.

Tidak hanya warga sipil, beberapa anggota TNI-Polri juga mengalami luka ringan akibat lemparan benda tumpul. Namun tidak ada yang memerlukan perawatan intensif.

Latar Belakang Kemarahan Warga

Kenaikan PBB hingga 250 persen yang diberlakukan Januari lalu menjadi pemicu utama gelombang protes massal ini. Kebijakan kontroversial tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit pascapandemi.

Suradi, Ketua Forum Pedagang Kecil Pati, menegaskan pihaknya sudah mengajukan keberatan melalui jalur resmi sejak awal tahun. "Tapi tidak ada tanggapan serius dari Pemkab. Makanya kami terpaksa turun ke jalan," ungkapnya dengan nada kesal.

Data yang beredar menunjukkan rata-rata warga harus membayar PBB tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Pedagang kecil yang biasanya membayar Rp 50 ribu per tahun, kini harus merogoh kocek hingga Rp 175 ribu.

Bupati Sudewo Menghilang dari Peredaran

Yang menarik perhatian, Bupati Haryanto Sudewo tidak terlihat di lokasi kejadian dan kantor Pemkab sepanjang hari. Beberapa staf mengaku tidak mengetahui keberadaan pimpinan mereka saat krisis ini melanda.

"Pak Bupati sedang ada acara di luar kota," kata salah seorang pejabat Pemkab yang enggan disebutkan namanya. Namun informasi ini dibantah sejumlah saksi yang mengklaim melihat mobil dinas bupati terparkir di rumah jabatan pagi tadi.

Ketidakhadiran Sudewo di tengah gejolak ini semakin memicu kemarahan warga. Banyak yang menilai bupati sedang menghindar dari tanggung jawab atas kebijakan kontroversial yang dikeluarkannya.

Gubernur Ahmad Luthfi Angkat Bicara

Merespons chaos yang terjadi di Pati, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akhirnya memberikan pernyataan resmi melalui konferensi pers di Gedung Gradhika Semarang, Selasa sore.

"Saya sangat prihatin dengan kejadian di Pati hari ini. Setiap kebijakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan menambah beban hidup mereka," tegas Luthfi di hadapan wartawan.

Mantan Kapolda Jateng ini menegaskan akan segera turun tangan mengatasi persoalan yang berkembang di salah satu kabupaten di wilayahnya tersebut. "Saya sudah menginstruksikan tim khusus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PBB di Pati."

Yang mengejutkan, Luthfi secara terang-terangan menyinggung kemungkinan Bupati Sudewo untuk mengundurkan diri jika tidak mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik.

"Ada Mekanisme untuk Mundur"

Pernyataan paling mencuri perhatian datang ketika Luthfi ditanya soal nasib Bupati Sudewo ke depan. Dengan nada tegas, gubernur muda ini menyatakan ada "mekanisme tertentu" yang bisa ditempuh jika situasi tidak kunjung membaik.

"Dalam sistem pemerintahan kita, ada mekanisme untuk seorang kepala daerah mundur dari jabatannya jika memang sudah tidak mampu menjalankan amanah rakyat dengan baik," ungkap Luthfi tanpa menyebutkan secara spesifik mekanisme apa yang dimaksud.

Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena jarang sekali seorang gubernur secara terbuka membahas kemungkinan mundurnya bawahan politiknya. Apalagi Sudewo masih memiliki sisa masa jabatan hingga 2026.

Ketika diminta elaborasi lebih lanjut, Luthfi hanya mengatakan akan mengutamakan dialog dan musyawarah. "Yang penting sekarang adalah bagaimana mengembalikan ketenangan di Pati dan menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas."

Tekanan Politik Mulai Menguat

Pernyataan Gubernur Luthfi tersebut sepertinya menjadi angin segar bagi para pengkritik Bupati Sudewo. Beberapa tokoh masyarakat dan politisi lokal mulai terbuka menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan bupati periode kedua ini.

Drs. Mukti Wibowo, mantan anggota DPRD Pati, menilai Sudewo sudah kehilangan kredibilitas di mata rakyat. "Kebijakan yang tidak populis, komunikasi yang buruk, plus sekarang malah menghilang saat rakyat butuh kepemimpinan. Ini sudah kelewatan," kritiknya pedas.

Sementara itu, kalangan akademisi Universitas Muria Kudus juga mulai vokal mendesak evaluasi kinerja pemerintahan Pati. "Pemerintahan yang baik harus responsif terhadap aspirasi rakyat, bukan malah menambah beban," ujar Prof. Dr. Anwar Sanusi, pengamat politik lokal.

DPRD Pati Gelar Sidang Darurat

Merespons tekanan yang semakin menguat, DPRD Kabupaten Pati berencana menggelar sidang darurat dalam 48 jam ke depan. Ketua DPRD Pati, Drs. Bambang Sutrisno, mengonfirmasi agenda utama sidang adalah evaluasi kebijakan PBB dan membahas situasi politik terkini.

"Kami akan mengundang Bupati untuk memberikan klarifikasi dan solusi konkret. Jika perlu, kami akan gunakan hak interpelasi," tegasnya.

Sidang darurat ini dinilai krusial karena bisa menjadi momentum politik untuk mengukur dukungan dewan terhadap Sudewo. Jika mayoritas dewan menyatakan tidak percaya, tekanan untuk mundur akan semakin kuat.

Kondisi Terkini dan Antisipasi

Hingga Selasa malam, situasi di Pati berangsur kondusif meski masih tegang. Aparat keamanan tetap berjaga di titik-titik strategis mengantisipasi aksi lanjutan. Beberapa tokoh masyarakat sudah turun tangan menenangkan warga agar tidak mudah terprovokasi.

Sementara itu, kabar burung tentang rencana demo lanjutan besok mulai beredar di media sosial. Polres Pati mengimbau warga untuk tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Kami mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Kekerasan bukan solusi," pesan Kapolres Pati AKBP Drs. Suryanto.

Masa Depan Politik Pati

Demo berdarah hari ini bukan hanya soal kenaikan PBB, tapi juga refleksi dari akumulasi ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Pernyataan Gubernur Luthfi tentang "mekanisme mundur" semakin menambah spekulasi akan gejolak politik yang lebih besar.

Yang jelas, Sudewo kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi harus menghadapi tekanan rakyat yang semakin kuat, di sisi lain harus berhadapan dengan atasan politiknya yang mulai bersikap kritis.

Apakah bupati yang pernah menjabat dua periode ini akan bertahan atau mengambil langkah mundur, masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, stabilitas politik Pati sedang berada di ujung tanduk dan butuh solusi cepat sebelum situasi semakin memburuk.

Rakyat Pati hari ini sudah menyuarakan aspirasinya dengan tegas. Kini saatnya para pemimpin membuktikan komitmen mereka untuk mengabdi demi kepentingan rakyat, bukan ego politik semata.