Gaji Guru dan Dosen Rendah, Sri Mulyani Dorong Partisipasi Masyarakat di APBN 2025

Kabarsuarakyat - Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan besar. Gaji guru dan dosen tetap rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara langsung. Dia undang masyarakat ambil bagian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Tujuannya sederhana. Tingkatkan kesejahteraan pendidik. "Pendidik pegang kunci masa depan negara. Saatnya semua pihak dukung mereka," ujar Sri Mulyani di konferensi pers Kementerian Keuangan kemarin.

Masalah ini sudah lama bergulir. Guru honorer di sekolah negeri terima upah minim. Banyak dapat Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta sebulan. Mereka ajar puluhan siswa setiap hari. Biaya hidup naik. Harga sembako melonjak. Upah itu tak cukup. Dosen di perguruan tinggi swasta pun alami hal serupa. Gaji awal dosen muda sekitar Rp 4 juta. Padahal mereka punya gelar master atau doktor. Beban kerja tinggi. Riset, mengajar, bimbing mahasiswa. Hasilnya, banyak pendidik cari kerja sampingan. Jualan online. Les privat. Ini ganggu fokus mereka.

Sri Mulyani soroti data pemerintah. Rata-rata gaji guru SD di daerah Rp 3 juta. Di kota besar seperti Jakarta, angkanya naik sedikit jadi Rp 4 juta. Dosen universitas negeri capai Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. Tapi inflasi makan habis. "Kita lihat fakta. Pendidik kita kerja keras. Upah mereka tak sebanding. Ini pengaruh kualitas pendidikan," kata Sri Mulyani. Dia ingat kasus nyata. Seorang guru di Jawa Tengah cerita. Dia pinjam uang bayar sekolah anak sendiri. Ironis. Pendidik sulit pendidik anaknya.

Pemerintah tak diam. APBN 2025 rencana tambah dana pendidikan. Target 20 persen dari total belanja negara. Naik dari tahun lalu. Sri Mulyani tekankan. "Kita alokasikan lebih banyak untuk gaji dan tunjangan. Tapi butuh masukan masyarakat." Konsultasi publik mulai September. Lewat situs resmi Kemenkeu. Masyarakat kirim usul. Email atau formulir online. "Anda punya ide? Kirim sekarang. Kita bangun APBN adil bersama," ajaknya.

Protes muncul dari serikat guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pimpin demo pekan lalu. Mereka tuntut reformasi. "Gaji minimal Rp 8 juta untuk guru honorer. Tambah insentif prestasi," kata ketua PGRI, Unifah Rosyidi. Demo itu tarik ribuan guru. Dari Aceh sampai Papua. Mereka bawa spanduk. "Pendidik Sejahtera, Bangsa Maju." Sri Mulyani respons. "Kami dengar suara kalian. Partisipasi ini jawaban."

Masyarakat mulai gerak. Kelompok sipil bentuk tim. Mereka siapkan proposal. Usul tambah dana pelatihan guru. Bonus untuk pendidik di daerah terpencil. "Guru di pulau kecil butuh dukungan ekstra. Biaya transport mahal," ujar aktivis pendidikan, Andi Rahman. Beberapa perusahaan swasta janji kontribusi. Lewat CSR. Bantu beasiswa anak guru.

Sri Mulyani janji transparan. "Setiap usul kita bahas. Hitung ulang prioritas. Pendidikan nomor satu." Dia sebut contoh sukses. Tahun lalu, masukan masyarakat tambah anggaran kesehatan. Hasilnya positif. Sekarang giliran pendidikan.

Waktu terbatas. Konsultasi tutup akhir Oktober. Pemerintah target finalisasi APBN November. "Ayo ikut. Suara anda penting. Bangun pendidikan lebih baik," pungkas Sri Mulyani.