Bantah Keras! Seskab Teddy Ungkap Fakta di Balik Tudingan Pemerintah Lambat Tangani Banjir Sumatera: Bergerak Sejak Detik Pertama Tanpa Kamera

Dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (19/12/2025), Teddy menegaskan bahwa respons pemerintah sudah dimulai sejak detik pertama bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Banyak yang menuding pemerintah lambat, tapi saya ingin jelaskan kronologinya secara gamblang," ujarnya dengan nada mantap.

Menurut Teddy, hujan ekstrem yang memicu banjir bandang mulai mengguyur wilayah tersebut sejak 24-26 November 2025. Begitu laporan masuk, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak. Pada hari kejadian, beliau menghubungi para gubernur dan bupati di daerah terdampak, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta bupati di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Instruksi tegas diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memobilisasi seluruh kekuatan nasional.

"Sejak hari pertama, detik pertama, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan BPBD daerah sudah berjuang di lapangan. Mereka bekerja keras mengevakuasi warga, mencari korban, dan mendistribusikan bantuan – semuanya tanpa sorotan kamera," tegas Teddy. Ia menekankan, aksi cepat ini dilakukan tanpa menunggu publisitas, karena prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan masyarakat.

Pada 27 November, lanjutnya, seluruh armada helikopter di Sumatera dan Jawa langsung dikerahkan. Genset PLN, logistik darurat, dan tim medis diangkut ke lokasi-lokasi terisolasi. Hingga kini, lebih dari 80 helikopter – milik TNI, Polri, Basarnas, hingga swasta – telah beroperasi intensif. Ribuan personel, mencapai puluhan ribu pasukan gabungan, diterjunkan sejak minggu pertama. "Ini bukti nyata bahwa penanganan sudah berskala nasional sejak awal, meski status formalnya belum diumumkan," tambah Teddy.

Teddy juga menyentil perdebatan soal status bencana nasional yang masih ramai diperbincangkan sebagian pihak. Menurutnya, perdebatan itu tidak perlu diperpanjang karena pemerintah sudah mengerahkan segala sumber daya secara maksimal. Presiden Prabowo bahkan mengalokasikan anggaran hingga Rp60 triliun secara bertahap untuk rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara bagi puluhan ribu korban, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan fasilitas publik.

Bencana ini memang luar biasa parahnya. Banjir bandang disertai longsor menghantam ratusan desa, menewaskan lebih dari seribu jiwa, melukai ribuan lainnya, dan merusak puluhan ribu rumah serta jalan-jembatan vital. Faktor cuaca ekstrem menjadi pemicu utama, tapi Teddy tidak menutup mata bahwa kerusakan lingkungan – seperti deforestasi dan penebangan liar – turut memperburuk dampaknya. "Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih bijak mengelola alam," katanya.

Di balik tudingan lambat, fakta lapangan menunjukkan sebaliknya: pemerintah bergerak cepat dan all-out. Distribusi bantuan logistik terus mengalir, evakuasi korban prioritas utama, dan rencana pemulihan jangka panjang sudah digarap serius. "Kami tidak bekerja untuk kamera, tapi untuk rakyat yang sedang menderita," pungkas Teddy, mengakhiri penjelasannya dengan nada optimis bahwa Sumatera akan bangkit lebih kuat.

Pernyataan Seskab ini diharapkan meredam polemik dan mengembalikan fokus pada upaya bersama memulihkan daerah terdampak. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi, sambil mendukung kerja keras para relawan dan aparat di lapangan.