Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Banjir, Netizen Murka: Nazar Pribadi atau Kabur dari Tanggung Jawab?
Banjir dan Longsor: Nestapa Warga Aceh Selatan
Sejak akhir November 2025, hujan deras tanpa henti mengguyur Aceh Selatan, memicu banjir bandang dan longsor di beberapa kecamatan. Ribuan rumah terendam, jalan-jalan utama terputus, dan ratusan keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Data sementara menyebutkan setidaknya tiga desa di Kecamatan Kluet Tengah dan dua desa di Kecamatan Bakongan mengalami kerusakan parah. Sawah dan kebun warga hanyut, sementara akses listrik dan air bersih terhenti di banyak titik.
Di tengah kepanikan, warga berharap kehadiran pemimpin mereka. Bupati, sebagai figur sentral, diharapkan turun langsung untuk mengkoordinasikan penanganan bencana, memastikan bantuan logistik sampai tepat waktu, dan memberikan semangat kepada masyarakat yang sedang terpuruk. Namun, harapan itu pupus ketika kabar menyebar bahwa Mirwan justru berada ribuan kilometer dari Aceh Selatan, menjalankan ibadah umrah.
Umrah di Saat Krisis: Nazar atau Keputusan Kontroversial?
Keputusan Bupati Mirwan untuk berangkat umrah bukanlah perkara sepele. Dalam tradisi masyarakat Aceh, nazar sering kali menjadi alasan kuat untuk menunaikan ibadah, termasuk umrah, sebagai bentuk syukur atau pemenuhan janji kepada Tuhan. Namun, ketika nazar itu dilakukan di tengah bencana yang menimpa rakyatnya, pertanyaan etis pun muncul: apakah seorang pemimpin boleh mengutamakan kepentingan pribadi, sekalipun itu ibadah, di atas kepentingan masyarakat yang sedang menderita?
Warga Aceh Selatan terbelah. Sebagian memahami bahwa umrah bisa jadi bagian dari komitmen spiritual Mirwan yang telah direncanakan jauh-jauh hari. “Mungkin ini nazar beliau. Kita nggak bisa judge begitu saja,” ujar Amri, seorang pedagang di Pasar Ingin Jaya. Namun, suara kekecewaan jauh lebih keras. “Bupati itu ibarat kapten kapal. Kalau kapal lagi bocor, kapten nggak boleh pergi, apalagi buat urusan pribadi,” cetus Rina, warga Kluet Tengah yang rumahnya terendam banjir setinggi pinggang.
Netizen Mengamuk: Kritik Pedas di Media Sosial
Kemarahan warga tak hanya terdengar di warung kopi atau posko pengungsian. Media sosial, khususnya Instagram dan Twitter, menjadi ladang subur bagi kritik pedas terhadap Mirwan. Tagar #BupatiUmrah dan #AcehSelatanBanjir membanjiri linimasa, diikuti cuitan-cuitan sinis dan meme yang menyindir ketidakhadiran bupati. Salah satu unggahan viral di Instagram menampilkan foto banjir di Kluet Tengah dengan teks: “Bupati kita lagi selfie di Ka’bah, rakyat cuma bisa selfie sama lumpur.”
Seorang pengguna Twitter dengan akun @AcehBangkit menulis, “Bupati Mirwan, kalau nazar bisa ditunda, tapi banjir nggak bisa nunggu. Pulanglah, Pak, rakyat butuh Bapak!” Komentar lain bahkan lebih tajam, menyebut perjalanan umrah ini sebagai “pelarian dari tanggung jawab” dan meminta Kemendagri turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Mirwan.
Tanggapan dari Pihak Bupati: Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Mirwan atau timnya terkait kontroversi ini. Beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Selatan yang dikonfirmasi wartawan hanya memberikan jawaban normatif. “Bapak sedang menjalankan ibadah. Untuk penanganan banjir, sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait,” ujar seorang staf yang enggan disebut namanya.
Namun, pernyataan itu tak cukup meredam amarah warga. Banyak yang mempertanyakan mengapa Mirwan tidak menunda keberangkatannya atau setidaknya memastikan situasi di Aceh Selatan terkendali sebelum pergi. Koordinasi jarak jauh, menurut warga, tak bisa menggantikan kehadiran fisik seorang bupati di tengah krisis.
Etika Kepemimpinan di Ujung Tanduk
Kisah Bupati Mirwan ini bukanlah yang pertama. Di berbagai daerah di Indonesia, pejabat publik kerap tersandung kontroversi karena dianggap abai terhadap tugasnya di saat krisis. Namun, kasus ini terasa lebih sensitif karena melibatkan ibadah umrah, sebuah aktivitas yang dihormati dalam tradisi Islam. Di satu sisi, menghakimi niat seseorang untuk beribadah bisa dianggap tidak etis. Di sisi lain, seorang bupati bukanlah individu biasa; ia membawa amanah untuk melayani rakyat, terutama di saat mereka paling membutuhkan.
Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Dr. M. Reza, menilai bahwa keputusan Mirwan mencerminkan lemahnya sensitivitas kepemimpinan. “Seorang pemimpin harus bisa membaca situasi. Jika umrah itu nazar, kenapa tidak ditunda? Kehadiran bupati di tengah bencana bukan hanya soal koordinasi, tapi juga simbol solidaritas,” katanya dalam sebuah wawancara televisi lokal.
Apa yang Diharapkan Warga ke Depan?
Bagi warga Aceh Selatan, kekecewaan terhadap Bupati Mirwan bukan berarti mereka menolak hak pribadinya untuk beribadah. Yang mereka inginkan adalah kepastian bahwa pemimpin mereka hadir, baik secara fisik maupun emosional, di saat mereka berjuang melawan bencana. Bantuan logistik, perbaikan infrastruktur, dan koordinasi tanggap darurat memang sedang berjalan, namun tanpa kehadiran bupati, semua itu terasa kurang bermakna.
Di sisi lain, kontroversi ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik. Dalam era media sosial, setiap langkah seorang pemimpin diawasi ketat. Satu keputusan yang dianggap keliru bisa memicu badai kritik yang sulit diredam. Bagi Mirwan, langkah terbaik ke depan adalah memberikan klarifikasi jujur kepada publik dan menunjukkan komitmen nyata untuk menangani dampak banjir begitu ia kembali.
Menanti Langkah Konkret
Hingga kini, warga Aceh Selatan masih berjuang melawan sisa-sisa banjir dan longsor. Posko-posko pengungsian penuh sesak, anak-anak kehilangan akses pendidikan, dan petani meratapi lahan yang hancur. Di tengah semua itu, mereka menanti kepulangan bupati mereka, bukan hanya sebagai individu yang telah menunaikan ibadah, tetapi sebagai pemimpin yang siap memikul tanggung jawab.
Kontroversi ini mungkin akan mereda seiring waktu, tetapi luka di hati warga Aceh Selatan tak akan mudah hilang. Pertanyaan tetap menggantung: apakah Mirwan akan mampu memulihkan kepercayaan rakyatnya, atau akankah kisah umrah di tengah banjir ini menjadi noda abadi dalam karier politiknya?
