Bupati Bekasi & Ayahnya Minta Rp9,5 M, Proyek Belum Ada!

Modus yang terungkap begitu mencengangkan: uang diminta di awal, sementara proyek yang dijanjikan baru akan muncul di tahun-tahun mendatang, seperti 2026 atau lebih jauh lagi. Total nilai yang diduga mengalir dari seorang kontraktor mencapai Rp9,5 miliar, diserahkan secara bertahap melalui perantara, termasuk sang ayah yang juga menjabat kepala desa di wilayah Cikarang Selatan.

Awal Mula Permufakatan Jahat

Semua bermula tak lama setelah Ade Kuswara Kunang resmi dilantik sebagai bupati pada akhir 2024. Ia segera membangun hubungan erat dengan seorang pengusaha kontraktor yang sudah biasa mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bekasi. Komunikasi intensif itu berlangsung sepanjang tahun 2025, di mana permintaan uang ijon menjadi rutinitas.

Ayahnya, HM Kunang, tak hanya berperan sebagai penghubung, tapi juga turut aktif meminta bagian. Praktik ini seperti membuka keran uang tanpa batas, di mana jaminan proyek masa depan dijadikan alasan untuk meminta dana segar saat itu juga. Padahal, proyek-proyek tersebut belum masuk dalam perencanaan anggaran resmi, apalagi dilelang.

Dalam empat kali penyerahan, uang Rp9,5 miliar itu berhasil terkumpul. Belum lagi, sepanjang 2025, bupati diduga menerima aliran dana tambahan dari berbagai pihak lain, mencapai Rp4,7 miliar. Total keseluruhan membuat angka fantastis Rp14,2 miliar, angka yang membuat publik geleng-geleng kepala.

Apa Itu Ijon Proyek dan Mengapa Berbahaya?

Bagi yang belum familiar, ijon proyek adalah istilah untuk uang muka yang diberikan kontraktor kepada pejabat sebagai "tanda jadi" agar mendapatkan prioritas saat proyek benar-benar ada. Ini seperti membeli janji di masa depan, tapi dengan risiko tinggi: proyek bisa batal, tapi uang sudah terlanjur mengalir.

Praktik ini rawan korupsi karena membuka celah mark-up anggaran, kualitas pekerjaan buruk, hingga proyek fiktif. Di Bekasi, yang sedang gencar membangun infrastruktur untuk mendukung kawasan industri, modus semacam ini bisa menghambat pembangunan berkualitas dan merugikan masyarakat luas.

Dampak bagi Masyarakat Bekasi

Kabupaten Bekasi, dengan populasi padat dan lalu lintas industri yang sibuk, sangat bergantung pada proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Jika dana proyek sudah "dijon" di muka oleh oknum pejabat, maka kue anggaran yang tersisa untuk pelaksanaan nyata bisa menipis. Akibatnya, pembangunan terhambat, kualitas rendah, atau bahkan muncul pungutan liar di lapangan.

Warga Bekasi kini menunggu keadilan. Banyak yang kecewa karena harapan pada kepemimpinan baru justru berujung pada skandal korupsi keluarga. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan daerah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan rakyat.

Proses Hukum Berlanjut

Ketiga tersangka, termasuk kontraktor pemberi, kini ditahan untuk 20 hari pertama guna pendalaman lebih lanjut. Penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari satuan kerja perangkat daerah yang mungkin turut serta dalam aliran dana.

Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung korupsi di akhir tahun. Publik berharap, penegakan hukum tegas bisa menjadi efek jera, sehingga pemerintahan daerah benar-benar fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan kantong pribadi.

Bekasi butuh pemimpin bersih. Kasus ini harus menjadi titik balik untuk reformasi pengelolaan proyek daerah yang lebih transparan dan akuntabel.