Konflik Thailand-Kamboja Membara: 700.000 Mengungsi, Mediasi Trump Gagal Total
Akar Konflik: Sengketa Perbatasan yang Tak Kunjung Usai
Konflik Thailand-Kamboja bukanlah cerita baru. Sengketa ini berawal dari penetapan perbatasan oleh Perjanjian Franco-Siamese 1907, yang menempatkan Candi Preah Vihear di wilayah Kamboja, meski Thailand terus mengklaimnya. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 yang memihak Kamboja sempat meredakan ketegangan, namun gesekan bersenjata terus berulang, terutama sejak situs ini ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada 2008. Ketegangan memuncak lagi pada Juli 2025, ketika bentrokan kecil di perbatasan meledak menjadi perang terbuka.
Kedua negara saling menyalahkan. Thailand menuduh Kamboja memprovokasi dengan mengerahkan pasukan di zona demiliterisasi, sementara Kamboja menuding Bangkok melancarkan agresi militer untuk memperluas klaim wilayah. Di tengah tuduhan ini, warga sipil menjadi korban utama, terjebak dalam baku tembak dan serangan udara.
Eskalasi Maut: Bom Thailand dan Respons Kamboja
Sejak Oktober 2025, upaya gencatan senjata yang ditengahi Malaysia di Kuala Lumpur tampak membawa harapan. Namun, harapan itu pupus dalam hitungan minggu. Pada 12 Desember 2025, jet tempur F-16 Thailand melancarkan serangan udara di provinsi Preah Vihear, menghancurkan pos-pos militer Kamboja dan beberapa desa perbatasan. Sedikitnya 20 orang tewas, termasuk warga sipil, menurut laporan dari zona konflik.
Kamboja tak tinggal diam. Pasukan Phnom Penh membalas dengan serangan artileri dan mengklaim telah menewaskan puluhan tentara Thailand. “Kami hanya membela diri dari agresi yang tidak manusiawi,” kata juru bicara militer Kamboja dalam pernyataan resmi. Di sisi lain, pemerintah Thailand bersikeras bahwa serangan mereka menargetkan “pos teroris” yang diduga digunakan Kamboja untuk melancarkan serangan lintas batas.
Pertempuran ini bukan hanya soal senjata. Infrastruktur di kedua sisi perbatasan hancur, jalan-jalan utama ditutup, dan pasokan makanan serta obat-obatan terhambat. Di tengah musim hujan yang memperparah kondisi, krisis kemanusiaan kini menjadi bom waktu.
Tragedi Kemanusiaan: 700.000 Jiwa Terlantar
Dampak paling memilukan dari konflik ini adalah penderitaan warga sipil. Hingga 14 Desember 2025, lebih dari 700.000 orang—sebagian besar perempuan dan anak-anak—telah mengungsi dari rumah mereka. Di sisi Thailand, provinsi Si Sa Ket dan Surin dipadati kamp-kamp pengungsian yang kekurangan air bersih dan makanan. Di Kamboja, ribuan warga berdesakan di sekolah-sekolah dan kuil yang dijadikan tempat berlindung sementara.
“Rumah kami hancur dalam sekejap. Kami lari tanpa membawa apa-apa,” ujar Srey, seorang ibu tiga anak dari desa O’Smach di Kamboja, yang kini tinggal di tenda darurat. Cerita serupa bergema di kalangan pengungsi Thailand, yang menghadapi ketidakpastian di tengah meningkatnya ketegangan sosial di kamp-kamp.
Organisasi kemanusiaan berjuang untuk menangani krisis ini. Palang Merah Internasional melaporkan kekurangan dana untuk menyediakan selimut, makanan, dan obat-obatan. “Jika konflik tidak segera dihentikan, kita akan menghadapi bencana kemanusiaan yang tak terkendali,” kata seorang relawan di lapangan.
Mediasi Trump: Harapan Palsu?
Di tengah kekacauan, dunia menyaksikan keterlibatan mengejutkan dari Donald Trump, yang kembali menjadi sorotan global setelah pelantikannya sebagai Presiden AS pada Januari 2025. Trump mengklaim telah membuat “kemajuan besar” dalam mediasi antara Thailand dan Kamboja, dengan menggelar pembicaraan virtual dengan kedua pemimpin pada 10 Desember. “Saya orang yang bisa menyelesaikan konflik. Perdamaian akan segera tercapai,” katanya dalam konferensi pers.
Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Serangan udara Thailand hanya dua hari setelah pernyataan Trump memicu tuduhan bahwa mediasi ini hanyalah aksi pencitraan. Kritikus menilai pendekatan Trump terlalu gegabah, mengabaikan kompleksitas sejarah dan dinamika regional ASEAN. “Mediasi membutuhkan kepercayaan, bukan sekadar pernyataan bombastis,” ujar seorang analis politik di Bangkok.
ASEAN sendiri terpecah dalam menangani krisis ini. Malaysia dan Indonesia mendorong dialog, sementara negara lain memilih sikap hati-hati, khawatir campur tangan eksternal justru memperkeruh situasi. Sementara itu, PBB telah menyerukan gencatan senjata segera, namun tanpa hasil nyata.
Apa Selanjutnya untuk Thailand dan Kamboja?
Konflik Thailand-Kamboja kini berada di persimpangan kritis. Tanpa gencatan senjata yang efektif, jumlah korban dan pengungsi akan terus bertambah. Tekanan internasional mungkin memaksa kedua negara kembali ke meja perundingan, namun kepercayaan telah terkikis akibat pelanggaran gencatan senjata berulang. Di dalam negeri, kedua pemerintah menghadapi tekanan domestik: Thailand bergulat dengan protes anti-perang, sementara Kamboja berupaya menjaga stabilitas di tengah krisis ekonomi.
Bagi Indonesia dan ASEAN, konflik ini adalah pengingat bahwa perdamaian regional tidak boleh dianggap remeh. Candi Preah Vihear, yang seharusnya menjadi simbol warisan budaya, kini menjadi lambang perpecahan. Akankah diplomasi akhirnya menang, atau perang ini akan terus membara, menyeret lebih banyak jiwa ke dalam jurang penderitaan?
