Prabowo Tegaskan Situasi Terkendali, Tolak Desakan Status Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra

Banjir Sumatra 2025 yang dimulai sejak akhir November lalu telah menjadi perhatian nasional. Ribuan warga terdampak, infrastruktur rusak parah, dan akses ke sejumlah daerah sempat terputus total. Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa situasi tidak separah yang digambarkan oleh sebagian pihak yang getol mendesak penetapan status darurat bencana nasional.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan segala kekuatan, ini hanya tiga provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi, situasi masih terkendali sepenuhnya," ujar Prabowo dengan nada mantap di hadapan para menteri dan wakil menteri.

Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena mencerminkan keyakinan tinggi pemerintah atas kemampuan nasional dalam mengatasi krisis. Prabowo bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak tawaran bantuan dari sejumlah pemimpin negara sahabat. "Saya ditelepon oleh beberapa kepala negara yang menawarkan bantuan. Saya katakan terima kasih atas perhatiannya, tapi Indonesia mampu menangani ini sendiri," tambahnya.

Mengapa Status Bencana Nasional Belum Diperlukan?

Penolakan terhadap desakan status bencana nasional bukan tanpa alasan. Menurut Prabowo, pengerahan sumber daya sudah dilakukan secara maksimal. Ribuan personel TNI dan Polri dikerahkan ke lapangan, didukung puluhan helikopter dan pesawat angkut untuk mendistribusikan logistik ke daerah terisolasi. Akses jalan yang putus mulai diperbaiki dengan jembatan darurat, sementara pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan terus mengalir.

Bencana ini memang memakan korban jiwa yang tidak sedikit, dengan ratusan ribu warga mengungsi dan kerugian materiil mencapai triliunan rupiah. Namun, pemerintah menilai bahwa mekanisme penanganan darurat di tingkat provinsi dan nasional sudah cukup efektif. Status bencana nasional, yang pernah diterapkan pada kasus ekstrem seperti tsunami Aceh 2004 atau pandemi Covid-19, dianggap belum memenuhi kriteria karena dampaknya masih terbatas pada sebagian wilayah Sumatra.

Para pengamat menilai sikap Prabowo ini menunjukkan kepercayaan diri bangsa dalam menghadapi tantangan alam. Di sisi lain, desakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan politisi muncul karena kekhawatiran atas lambatnya pemulihan di beberapa titik rawan, seperti daerah pegunungan yang rawan longsor berulang.

Fokus Pemerintah: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Cepat

Alih-alih terjebak pada polemik status, Prabowo justru mengarahkan kabinet untuk segera melangkah ke fase pemulihan. Dalam sidang yang sama, ia menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak.

"Pemerintah akan segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan rumah. Minggu ini saja, kita targetkan ribuan unit rumah mulai dibangun," tegas Prabowo, mengutip laporan dari menteri terkait.

Langkah ini diharapkan bisa meringankan beban pengungsi yang masih bertahan di posko-posko darurat. Selain itu, pemulihan infrastruktur vital seperti jalan nasional, jembatan, dan jaringan listrik menjadi prioritas utama. Prabowo juga menekankan pentingnya pencegahan jangka panjang, termasuk evaluasi terhadap aktivitas penebangan liar yang diduga memperburuk banjir bandang.

Harapan di Tengah Musibah

Bencana banjir Sumatra 2025 menjadi ujian awal bagi pemerintahan baru di bawah Prabowo. Meski menuai pro dan kontra, sikap tegas presiden ini diharapkan membawa angin segar bagi korban. Dengan situasi yang diklaim terkendali, fokus kini tertuju pada kecepatan pemulihan agar warga bisa kembali beraktivitas normal secepat mungkin.

Masyarakat Indonesia diimbau untuk terus mendukung upaya pemerintah melalui donasi atau relawan, sambil tetap waspada terhadap potensi hujan ekstrem yang masih mengancam hingga akhir tahun. Banjir dan longsor memang menyakitkan, tapi juga menjadi pengingat bahwa bangsa ini selalu bangkit lebih kuat dari setiap cobaan.